Boltim, BT – Adanya rencana pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), untuk melakukan pemeriksaan fisik serta administrasi keuangan, dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), di wilayah itu, mendapat dukungan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Modayag Barat.”Kami (UPK modayag Barat) sangat mendukung rencana dari BPMD untuk turun langsung melakukan pemeriksaan realisasi dana PNPM tahun 2014. Bahkan, kami siap untuk menjadi UPK pertama yang akan di periksa,” ungkap Ketua UPK Modayag Barat Edmon Mamonto, Rabu (26/11/2014) siang tadi kepada beritatotabuan.com,
Emon sapaan akrabnya, berharap rencana dari BPMD untuk turun langsung ke lapangan tersebut benar-benar dapat dilaksanakan. “Jangan hanya sampai di rencana saja, tapi harus dibuktikan, agar nantinya program PNPM di Boltim bisa berjalan dengan baik karena adanya pengawasan dari pihak BPMPD,” tambahnya.
Soal adanya keluhan dari masyarakat, terkait dengan pelaksanaan PNPM-MP dirinya menilai harus segera di tindak lanjuti oleh BPMD. “Sebagai satuan kerja (Satker), tentunya BPMD berhak melakukan pemeriksaan, dan langkah BPMD untuk melibatkan pihak inspektorat dan aparat penegak hukum saya rasa itu sudah sangat tepat,” tutup Edmon.
Diketahui sebelumnya, Kepala BPMPD Boltim Rusdi Gumalangit kepada sejumlah wartawan belum lama ini mengatakan, pihak akan turun melakukan pemeriksaan fisik sekaligus administrasi dalam pelaksanaan program PNPM-MP 2014 di wilayah Boltim. Hal ini dilakukan sebagai akibat darei adanya keluhan masyarakat terkait realisasi dana PNPM-MP yang diduga bermasalah. (jun)
