BERITATOTABUAN.COM, MANADO – Kondisi gesekan horizontal yang telah menjurus ke isu Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) yang terjadi di Kota Bitung, hingga saat ini mendapatkan perhatian serius dari sejumlah kalangan aktifis. Salah satunya datang dari Ketua Kordinator Daerah (Korda) GMNI Sulawesi Utara, Clance Teddy.
Menghubungi beritatotabuan.com, Senin (20/07/2015) Teddy meminta pertanggung jawaban para pimpinan daerah di wilayah itu terkait dengan kondisi yang terjadi di Bitung saat ini.
“Dimana peran pemerintah, khususnya Walikota untuk meredam kondisi ini serta mempertemukan seluruh elemen yang terkait agar bisa berdamai. Dimana juga peran Kapolres serta Dandim di Bitung untuk mengamankan situasi ini,” ujar Teddy.
Bahkan, Teddy mengatakan sebagai pemerintah serta aparat keamanan, Walikota, Dandim serta Kapolres tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini terus berlarut larut.
“Jangan sampai ini terkesan terjadi pembiaran oleh aparat yang berwenang, terlebih khusus Pemerintah Kota Bitung yang tugas utamanya mengayomi masyarakatnya agar tercipta keharmonisan dan kedamaian,” tambahnya.
Dirinya pun mendesak agar DPRD Kota Bitung segera mengambil sikap tegas, dengan mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Walikota Bitung, yang dinilai olehnya terkesan lambat menangani kasus ini.
“Selain itu, kami juga meminta Kapolda dan Danrem untuk mengevaluasi kinerja Polres dan Dandim di Bitung yang hingga saat ini terkesan lambat dalam menangani persoalan keamanan di daerah itu,” tegasnya.
Disis lain, aktifis yang memiliki pandangan ideologi nasionalis ini, meminta agar seluruh elemen masyarakart Bitung bisa menahan diri.
“Jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu sesat yang bisa memecah belah persatuan. Indonesia memiliki dasar ideologi yang kuat yakni Pancasila yang menjunjung tinggi pluralisme keyakinan, dan Bitung adalah bagian dari Indonesia,” tegasnya.
Senada dengan Clance, Sekretaris Korda GMNI Sulut Edwin Tumurang pun menambahkan kalau seharusnya pemerintah dan aparat keamanan bisa segera mempertemukan seluruh tokoh agama yang ada di Bitung, guna meredam gesekan horizontal itu, untuk tidak melebar sampai pada konflik fisik.
“Perlu ada langkah tegas dari pemerintah dan aparat keamanan untuk menjembatani dengan mempertemukan seluruh tokoh agama dalam kasus ini. Jangan sampai muncul pandangan kalau kasus di Bitung ini sengaja dipelihara,” tukas Tumurang.
Putra asli Kota Bitung itupun menambahkan, pemerintah seharusnya bisa belajar dari beberapa daerah di Indonesia yang pernah terjadi konflik horizontal.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Kota Manado, Resky Ransulangi menambahkan, agar kerukunan keberagamaan yang telah tercipta di Sulut selama ini, terus dijaga.
“Mari buktikan kalau Sulut Sulit untuk disulud. Semangat Torang Samua Basudara harus dikedepankan. Buktikan kalau persaudaraan dan persatuan di Sulut bisa menjadi contoh secara nasional,” imbuh Ransulangi.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC GMNI Minahasa Mikson Wakulu juga menambahkan, kalau ideologi yang telah ditanamkan pendiri bangsa ini, dalam hal ini Soekarno untuk terus dipelihara dan dijaga.
“Pancasila jangan ternodai dengan hal-hal yang berbau SARA. Toleransi dan kerukunan antar umat bergama harus dijaga. Aparat dan pemerintah wajib menjamin itu, untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian, terlebih khusus di Kota Bitung saat ini,” tuturnya. (jun)
