BERITATOTABUAN.COM, BOLMUT – Penghentian aktifitas perkebunan oleh Satuan Polisi Kehutanan (Polhut) di lokasi perkebunan masyarakat Desa Nunuka mendapatkan perhatian serius dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Bolmong Utara. Ramses Sondakh salah satu wakil rakyat di daerah itu mengatakan kalau pihaknya akan menseriusi keluhan masyarakat Desa Nunuka tersebut.
“Kami sangat memaklumi kerisauan masyarakat Nunuka. Seharusnya dimusim penghujan ini, mereka sudah dapat melakukan aktifitas perkebunan. Namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan satus dari lahan yang mereka olah. Hal inilah yang mejadi perhatian kami di DPRD,” ujar Ramses Rabu (18/05/2016) kemarin,
Menyikapi keluhan dari sejumlah warga tersebut, Ramses mengatakan kalau pihaknya telah mengusulkan ke pimpinan DPRD, untuk membentuk pansus terkait penyelesaian masalah yang dihadapi sejumlah petani di Kecamatan Bolangitang Timur.
“Ketua DPRD sudah menyetujui soal rencana pemebentukan Pansus. Saya berharap sekembalinya Ketua dari Munas Golkar, rencana tersebut segera terlaksana, “terangnya
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemebentukan pansus DPRD sangat penting untuk mencari duduk persoalan yang dihadapi. Apakah aktifitas perkebunan itu sudah masuk dikawasan hutan lindung, sebagaimana alasan aparat Polhut membabat seluru tanaman warga dan menghentikan aktifitas perkebunan.
“Kalau perkebunan itu masuk di kawasan hutan lindung, saya pikir alasan tersebut keliru. Pemegang HPH saja tidak dilarang melakukan aktifitas penebangan di kawasan tersebut. Kalau itu masuk kawasan HPH kenapa tidak di tegur sebelumnya,” tutupnya. (indra)
