Herdy Korompot
Kotamobagu, BT – Keberadaan Koalisi Merah Putih (KMP) di Kotamobagu, bukan untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotamobagu, Herdy Korompot, saat bersua dengan beritatotabuan.com, Kamis (16/10/2014).
“Kalau memang kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, tentunya Golkar yang merupakan bagian dari koalisi wajib melayangkan kritikan,” tegas Herdy.
Dikatakan olehnya KMP dibentuk dari tingkatkan pusat (DPR RI) hingga ke daerah, untuk memaksimalkan kerja serta fungsi lembaga legislatif itu.
“Fungsi kontrol dalam artian pengawasan harus tetap berjalan. Itu adalah makna dari pembentukan KMP,” tukasnya.
Ditanya apakah sikap kritis itu tidak akan menimbulkan keretakan dalam internal koalisi, mengingat pemerintahan saat ini dipimpin oleh Ketua DPW PAN Sulut, Herdy membantah hal itu.
“Yang akan kami kritisi jika kebijakan itu tidak pro rakyat adalah secara kelembagaan eksekutif, bukan secara politis. Lagipula akan lebih baik jika KMP yang melayangkan krititakn terlebih dahulu,” tutupnya. (junaidi)
