BERITATOTABUAN.COM, SULUT – Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara, yang merupakan putra asli Bolaang Mongondow Raya, Hi Herson Mayulu (H2M), terus membuktikan pengabdiannya terhadap rakyat Sulut, yang telah memberikan amanah kepadanya mengawal apa yang menjadi kebutuhan daerah ini di DPR RI.
Terbukti, pada Kamis (18/06/2020) lalu, Herson yang merupakan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi soal Infrastruktur dan Perekonomian, mengikuti rapat koordinasi awal sekaligus sosialisasi tingkat provinsi kegiatan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) provinsi Sulawesi Utara (Sulut) T. A 2020.
Rapat virtual itu diikuti oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulut bersama pejabat struktural di lingkungan Kementerian PUPR, tim Pengarah dan tim Pelaksana tingkat Provinsi dan Kabupaten, Camat-Camat serta Kepala Desa yang menerima program PISEW.
Pada kesempatan itu, Herson menyampaikan gambaran secara umum terkait program pemerintah. Dimana program tersebut bermuara pada pemberdayaan masyarakat yang ada di pedesaan. “Secara khusus program ini mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dimana perkembangan antar desa yang ada di Sulawesi Utara masih terlihat jelas perbedaan menurut kriteria pembangunan,” ujar Herson sebagaimana rilis yang diterima.
Herson juga meminta agar pada pelaksanaan PISEAW nanti. pihak badan kerjasama antar desa (BKAD) dapat memegang peran penting demi terlaksananya program tersebut. “Olehnya, tujuan ini dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintah Kabupaten, Kecamatan hingga Desa agar sinergitas positif bisa terbangun secara nyata, sehingga terjadi penguatan institusi di Desa.,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan itu juga memberikan apresiasi terhadap BKAD yang sudah terbentuk di tiap-tiap kecamatan yang sudah tercatat secara sah di badan hukum.
Dari tujuan tadi, ada transformasi ilmu dimana lembaga-lembaga desa diberi penguatan agar menjadi salah satu pilar pembangunan yang ada di desa.
Pun dalam kesempatan itu Herson meminta agar para Camat benar-benar menjamin anggaran yang ada langsung di rekening BKAD. “Jangan ada BKAD siluman. Sebab hal semacam itu dapat menjadikan program ini tidak berjalan dengan mulus. Mereka harus benar-benar orang yang kompeten dalam menjamin terlaksananya pembangunan secara merata. Jangan sampai terjadi berbagai distorsi kepentingan pribadi,” paparnya.
Sebagaimana diketahui di tahun 2020 Kementerian PUPR menganggarkan sebanyak Rp 11, 2 triliun untuk digunakan dalam membangun infrastruktur yang mendukung produktifitas di masyarakat di tingkat pedesaan.
Selain program PISEAW, terdapat juga program petani pengguna air (P3TGAI), BSPS, KOTAKU. Pisew 15 Kecamatan yang tersebar di 30 Desa. dengan pembagian 2 Desa/Kecamatan. (erfan/*)
