ADVETORIAL, KOTAMOBAGU – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda kawasan kumuh di Kotamobagu, mendapatkan perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu (KK).
Ini dibuktikan denga digelarnya pembahasan ranperda Kawasan kumuh oleh DPRD Kotamobagu, bersama dengan instansi terkait yang ada di internal Pemerintah Kota Kotamobagu, seperti Dinas PPUPR, Satpol PP, bagian hukum Setda Kotamobagu, dan juga Dinas PRKP.
Pembahasan Ranperda Kawasan kumuh yang dipimpin langsung oleh ketua Bampemperda Anugerah Beggie Gobel itu, digelar di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Kotamobagu, pada Selasa 18 Januari 2022.
Dimana, menurut Beggi, kegiatan ini bagian dari upaya eksekutif dan legislatif untuk pencegahan munculnya kawasan kumuh baru yang ada diwilayah Kota Kotamobagu. “Dalam kegiatan ini bertujuan pada pencegahan munculnya kawasan Kumuh baru yang ada di kota kotamobagu, sehingga upaya pencegahan itu tentu akan ada langkah-langkah yang di atur di pasal agar sebisa mungkin tidak ada kawasan kumuh,” ujar beggie.
Lanjut Beggie, ada juga kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah karena standarisasi kumuh itu ada di peraturan menteri dan itu semua kita tuntaskan. “Ada juga program kegiatan pemerintah untuk prasarana-sarana autiditas contohnya pembangunan drainase, lampu jalan dan jembatan yang ada di kawasan-kawasan itu tentu akan di tingkatkan lagi,” tuturnya.
Jumlah kawasan kumuh saat ini ada 11 titik yang ada di SK kumuh, dan standarisasi pemerintah menertibitkan SK kumuh, ada juga hal-hal yang di atur di Perda yang sedang di laksanakan saat ini untuk di perkuat. Diketahui, kegiatan ini berlangsung di ruang rapat gedung DPRD Kotamobagu jalan Paloko -Kinalang, Kelurahan Kotobangon. (advertorial)
