BERITATOTABUAN.COM, BOLMUT – Terjadinya kesenjangan kesejahteraan antara pihak eksekutif dan legislative, ternyata menjadi salah satu pembicaraan dalam pertemuan Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi). Hal ini tercermin dari pernyataan Ketua DPRD kabupaten Bolmong Utara, Karel Bangko SH yang mengungkapkan kalau pihaknya meminta ada kesetaraan kesejahteraan yang sama terhadap anggota DPRD dengan kepala daerah.
“Dalam undang-undang pemerintah daerah, jajaran pimpinan DPRD, dan kepala daerah dalam hal ini Bupati maupun Wakil Gubernur itu setara. Namun, yang memiriskan persoalan kesejahteraan terjadi ketimpangan yang besar diantara kami dan kepala daerah,” ujar Karel (15/10/2015).
Lanjut Karel, salah satu contoh terjadinya kesenjangan kesejahterana itu, terdapat pada biaya rumah tangga. Dimana, untuk Bupat mendapatkan biaya rumah dinas serta anggaran rumah tangga dibiayai oleh daerah.
“Ini menjadi salah satu rekomendasi dari Adkasi ke pemerintah pusat. Kami meminta agar ada persamaan kesejahteraan antara kepada daerah dan kami pimpinan DPRD,” tuturnya.
Soal besaran tunjangan yang nantinya akan didapatkan mereka dalam usulan tersebut, Karel mengatakan kalau pihaknya tidak menyebut secara pasti.
“Ini sifatnya permohonan. Kalaupun disetujui tentu untuk hitungannya kami serahkan ke pemerintah pusa. Sebab, kami percaya akan perhitungan itu,” tukasnya.
Masih menurut Karel, biaya yang dikeluarkan mereka pun cukup besar. Sebab, pemelihaaran terhadap konstituen yang telah memilih mereka menjadi sebuah hal yang sangat penting.
“Kami itu punya banyak beban tuga dan juga tanggung jawab dalam hal pembiayaan. Jika hari ini pusat mengatakan belum saatnya dinaikkan, maka ini bisa menghambat kinerja DPRD. Atau, yang paling buruk tentunya bisa mengakibatnya adanya perilaku menyimpang dari para legislastor. Hal-hal seperti ini yang kami cegah dengan usulan itu,’ tutupnya. (indra piring)
