BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Pelayanan perekaman maupun pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dipacu. Bahkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menargetkan pencetakan dan perekaman wajib KTP tuntas hingga Desember mendatang.
Seperti dikemukakan, Kepala Dukcapil, Rusmin Mokoagow, beberapa waktu lalu. Ia mengaku, pihaknya telah menerima data wajib KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait warga yang belum melakukan pencetakan. “Data dari Kemendagri sudah kami terima. Data itu berisikan semua nama-nama warga yang belum memiliki KTP. Sehingga, dasar tersebut kita turun melakukan pengecekan langsung ke desa, apakah nama-nama yang tercantum masih ada atau pindah atau sudah meninggal dunia,” jelasnya.
Lanjut Mokoagow, pihaknya telah menyusun jadwal sibgkronisasi data penduduk di lapangan. “Semua kita kunjungi. Selain sasaran melakukan pengecekan langsung berdasarkan data, kita juga mendata wajib KTP pemula,” terangnya. Ia menuturkan, pendataan tersebut merupakan tindaklanjut instruksi pemerintah pusat agar wajib KTP telah mengantongi identitas penduduk menjelang tahun politik. “e-KTP sangat penting apalagi saat pemilihan umum,” katanya.
Disinggung terkait stok bangko KTP. Ia mengatakan, pihaknya baru mendapat stok 6.000 keping blangko kemendagri. “Jumlah blangko sebelumnya ada 1.000 lebih dan baru-baru ini kita ketambahan blangko 6.000 sehingga blangko yang ada saat ini, tolatnya 7.000 lebih,” sebut
Sementara itu, alat cetak yang sebelumnya rusak sudah bisa digunakan. “Jumlah alat cetak ada empat, namun satu tidak bisa digunakan meski telah diperbaiki. Dan sebelumnya, kami hanya mengandalkan dua unit alat cetak, sebab satu unit dalam perbaikan, namun kini alat yang rusak sudah bisa difungsikan lagi. Sehingga alat cetak yang efektif kini ada tiga unit,” urainya.
Ia mengakui, kendala penerbitan KTP warga hanya jaringan yang tidak maksimal dan pemadaman listrik. “Tinggal jaringan yang sulit untuk pengiriman data ke pusat. Atau listrik padam sehingga proses perekaman maupun pencetakan terhambat,” ungkapnya. Ia menyebutkan, jumlah wajib KTP yang belum memiliki e-KTP mencapai 8.000 warga. “Berdasarkan data dari Kemendagri ada 8.000 warga yang belum memiliki e-KTP,” tutupnya. (mg3/Mon77)
