BERITATOTABUAN.COM, NASIONAL – Sosok Aditya Anugrah Moha atau akrab disapa ADM, kembali mendapatkan kepercayaan oleh Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, dalam hal perumusan anggaran pendidikan nasional.
Ini dibuktikan dengan ditunjuknya putra terbaik Sulawesi Utara tersebut, sebagai Ketua Panitia Sarasehan Nasional yang akan digelar pada Jumat 8 Agustus 2025 besok, oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI di Jakarta.
Dimana, Sarasehan Nasional oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI tersebut, mengangkat tema sentral, yakni Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mweujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan Sarasehan nasional itu sendiri, merupakan rangkaian dari kegiatan yang digelar oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI di beberapa daerah sebelumnya, terutama di Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu, dengan menggelar Lokakarya Akademik, yang menyoroti urgensi pengelolaan anggaran pendidikan, agar tepat sasaran, dan sesuai amanat konstitusi.
Aditya Anugrah Moha (ADM), mengungkapkan, dalam sarasehan nasional itu, akan menghadirkan pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, yakni Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPG MPR RI, H Ferdiansyah, Wakil Sekretaris M Nur Purnamasidi, dan Bendahara Ade Rosi Khoerunisa. “Nantinya, dalam sarasehan nasional itu, kita akan menghadirkan para pemangku kepentingan, maupun akademisi, untuk ikut sama-sama berdiskusi dan merumuskan terkait dengan alokasi anggaran pendidikan, sebagai bekal menyiapkan Generasi Emas Indonesia di tahun 2045 mendatang,” ungkap ADM.
Mantan anggota DPR RI 2 periode ini juga mengatakan, kalau perumusan anggaran pendidikan yang digagas oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI, sudah dikonsultasikan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. “Kami sudah bertemu dengan Ketua MPR RI belum lama ini, untuk mematangkan perumusan anggaran pendidikan ini. Yang mana, sarasehan nasional ini merupakan tindak lanjut serta bukti keseriusan dari Fraksi Partai Golkar untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045 mendatang,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam kegiatan Lokakarya Akademik yang digelar di Bandung Provinsi Jawa Barat, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, M.H. menegaskan, kalau wajah pendidikan nasional, masih jauh dari harapan, meskipun konstitusi sudah mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.
Penyebabnya, karena sebagian anggaran pendidikan, belum secara tepat digunakan untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi. “Di dapil saya di NTT, dunia pendidikannya masih sangat memprihatinkan. Tidak salah jika siswa siswi SLTA di sana mempertanyakan haknya atas pendidikan yang layak, seperti saudar-saudaranya yang lebih beruntung. Gedung sekolah yang rusak, sarana prasarana pendidikan yang minim, membuat suasana belajar menjadi kurang menyenangkan dan itu terus menjadi pertanyaan disetiap acara sosialisasi,” ungkap Mekeng.
Padahal, dana sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, menurut Mekeng seharusnya cukup untuk menjadikan dunia pendidikan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) menjadi lebih baik. “Kenyataan di lapangan menunjukkan fakta berbeda. Berdasarkan data alokasi APBN bidang pendidikan tahun 2025 sebesar Rp297,2 triliun, terlihat bahwa anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Pendidikan Kedinasan sebesar Rp104,5 triliun, melampaui alokasi untuk pendidikan formal Rp 91,2 triliun dan program strategis seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebanyak Rp101,5 triliun,” ujar Mekeng.
Dari total anggaran pendidikan formal sebesar Rp 91,2 triliun, Kemendikdasmen memperoleh Rp33,5 triliun dan Kemendiktisaintek kebagian Rp57,7 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk melayani 62,07 juta siswa/mahasiswa. Itu berarti, rata-rata peserta pendidikan dasar hingga tinggi memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp1,4 juta per peserta didik. (*)
