NASIONAL – Digitalisasi ATR/BPN menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai konflik pertanahan di Indonesia.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan hal itu usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, maka sengketa dan konflik pertanahan dapat diminimalisir,” ujar Wamen Ossy.
Transformasi digital ini mempercepat proses administrasi pertanahan sekaligus menutup celah praktik tumpang tindih lahan.
Selain itu, langkah ini meningkatkan transparansi data kepemilikan tanah dan menjadi solusi konkret atas masalah administrasi yang sering memicu sengketa.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menegaskan bahwa sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN mempercepat digitalisasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain memperkuat digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong dua program nasional, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
Kedua program ini berperan penting dalam menciptakan pemerataan kepemilikan lahan serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat.
“Program PTSL berdampak nyata bagi masyarakat, sedangkan Reforma Agraria menyeimbangkan kepemilikan lahan di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.
Ia juga mendorong masyarakat untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat reformasi layanan pertanahan.
“Kami berharap masyarakat memberikan dukungan, kritik membangun, dan masukan agar kami bisa terus memperbaiki pelayanan,” pungkasnya.
