BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Utara tahun ini benar-benar harus dimaksimalkan. Pasalnya, Pilgub Sulut tahun ini, diminta harus jadi percontohan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay, saat menjadi pemateri pada Rakor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulut terkait penyusunan data pemilih Pilgub Sulut 2015 di Hotel Aston Manado, 4-5 Juli 2015.
Menurut Hadar, satu-satunya indikator sukses pemilihan umum adalah data pemilih yang akurat dan valid, jangan sampai lagi pengalaman Pemilu 2014 terulang di Pilgub Sulut.
“Daftar pemilih memberikan legitimasi kepada setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah. Karenanya harus disusun benar-benar akurat,” ujar Hadar.
Hadar menambahkan bahwa dalam pencocokan dan penelitian (coklit) nanti, KPU Kabupaten/Kota dan PPK serta PPS harus benar-benar memantau pekerjaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilu (PPDP). “Kesalahan yang terjadi di bawah berdampak hingga ke atas. Untuk itu pilih PPDP yang benar-benar mau kerja dan turun langsung ke rumah-rumah pemilih. Yang penting lagi awasi pekerjaanya sampai teliti,” tambahnya.
Acara yang juga diikuti dua Komisioner KPU Kotamobagu; Nayodo Koerniawan dan Asep Sabar itu juga membahas berbagai persoalan yang terjadi terkait penysunan daftar pemilih yang pekan besok memasuki tahap peresmian PPDP.
“PPDP akan disahkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan mulai bekerja melakukan coklit sejak tanggal 15 Juli hingga 19 Agustus. Nama-nama PPDP sudah masuk ke KPU Kotamobagu, tinggal dibuatkan surat pengesahannya,” ujar Asep Sabar, komisioner KPU Kotamobagu yang membidangi data informasi dan humas, Minggu (05/07/15).
Baik-buruknya daftar pemilih, lanjut Asep, tergantung kualitas kerja PPDP dan PPS.
“Kami juga sudah meminta semua komisioner di KPU Kotamobagu untuk turun memantau langsung kerja mereka. Pertaruhannya adalah hasil coklit nanti, kalau buruk maka akan berdampak buruk seterusnya. Ini yang kita tidak inginkan,” tegas Asep
Tugas utama PPDP, masih kata Asep, adalah mencocokan daftar yang nantinya akan diserahkan ke mereka. “Mereka mencocokan apakah wajib pilih yang ada di data sudah sesuai. Pastikan keberadaannya jangan sampai ganda, belum ada NIK, NKK, pindah domisili, atau sudah meninggal. Semuanya akan didata oleh PPDP.” (jun)
