Inilah Pejabat Pemprov Sulut yang Dilantik dan Diambil Sumpah Gubernur Yulius Selvanus

SULUT– Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) kembali melakukan penyegaran para pejabat atau birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di akhir tahun 2025.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa 30 Desember 2025, disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulut J. Victor Mailangkay, Penjabat (Sekprov) Sulut Tahlis Galang, dan jajaran pejabat eselon II Pemprov Sulut.

Victor Arthur sebelumnya menjabat Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulut, dipercayakan mengemban tugas baru sebagai Kepala Bagian Protokol.

Clief Ridel Wangke dipercayakan tugas baru sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kabid Kominfo) Pemprov Sulut.

Wyllem Novi Mantiri yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Protokol Setdaprov Sulut kini dipercaya  sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Pemprov Sulut.

Hendra Tambajong yang sebelumnya menjabat Kabid Kominfo Pemprov Sulut, kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama pada Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Pemprov Sulut.

John Marentek sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Pemprov Sulut.

Velly Lumintang sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pemprov Sulut.

Dalam pelantikan dan pengembalian sumpah tersebut Gubernur YSK menekankan jabatan bukanlah simbol kebanggaan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan etos kerja dan integritas tinggi.

“Jabatan ini bukan untuk disombongkan. Ini amanah. Bekerjalah dengan hati, dengan kejujuran, dan dedikasi penuh untuk masyarakat,” kata Gubernur YSK.

Menurut Gubernur, rotasi jabatan merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi.

“Tujuannya jelas, meningkatkan efektivitas kerja birokrasi agar semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik,” ujarnya.

Birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang bergerak cepat, tepat, dan tidak terjebak pada zona nyaman.

“Saya ingin pejabat yang dilantik hari ini langsung berlari. Tidak ada waktu beradaptasi terlalu lama. Masyarakat menunggu hasil kerja kita. Bekerjalah cepat, tepat, dan hasilnya harus bisa dirasakan rakyat. Itulah ukuran keberhasilan kita,” jelasnya. (GL)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses