NASIONAL – Bahas reformasi layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid bertemu pimpinan KPK Rabu (22/10/2025).
Pertemuan ini membahas langkah reformasi bisnis proses layanan pertanahan agar lebih cepat, transparan, dan bebas pungli.
Menteri Nusron menegaskan perlunya desain baru agar masyarakat tahu dokumen, waktu, dan biaya layanan sejak awal.
“Kami ingin pelayanan lebih terbuka dan efisien,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ia juga menilai pentingnya pelibatan KPK untuk mencegah celah penyimpangan saat bahas reformasi layanan pertanahan.
“Kami butuh masukan untuk memastikan tidak ada potensi korupsi,” katanya didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyambut baik inisiatif ATR/BPN itu.
Menurutnya, perbaikan proses bisnis dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan penerimaan negara.
“Langkah ini penting untuk efisiensi dan peningkatan PNBP,” ucapnya.
Setyo menekankan pentingnya memperkuat integritas aparatur saat menjalankan reformasi sistem.
Ia menyoroti hasil Survei Penilaian Integritas ATR/BPN yang mencapai 75,88.
“Nilainya baik, tapi harus tercermin dalam perilaku seluruh pegawai,” ujarnya.
Para peserta pertemuan menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan bebas pungli.
