Jakarta – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengusulkan percepatan digitalisasi 300 RDTR pada 2026.
Langkah ini ditargetkan mempercepat perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Nusron menjelaskan, digitalisasi 300 RDTR tahun 2026, yang terintegrasi dengan OSS membuat proses KKPR selesai dalam dua sampai tiga hari.
Ia menegaskan, percepatan digitalisasi RDTR menjadi kunci efisiensi perizinan di berbagai daerah.
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia.
Hingga kini terdapat 646 RDTR, dengan 428 sudah terintegrasi OSS.
Sisanya masih dalam tahap integrasi, dengan target selesai bulan ini.
Selain itu, capaian lintas sektor menunjukkan 47 RDTR, 34 dari persetujuan substansi, dan 2 dari penetapan daerah.
Nusron menambahkan, terdapat tambahan 83 RDTR yang sedang berprogres.
Kementerian ATR/BPN juga mendapat dukungan pinjaman World Bank melalui ILASPP untuk 500 RDTR hingga 2029.
Penyusunan RDTR terintegrasi melibatkan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Pada 2025, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 untuk Pulau Jawa dan Kalimantan.
Sebelumnya, BIG telah menuntaskan peta 1:5.000 Sulawesi di 2024.
Selanjutnya, BIG akan menggarap Pulau Sumatra pada 2026, lalu melanjutkan Maluku, NTB, dan NTT pada 2027.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan prioritas RDTR di wilayah pusat ekonomi.
Sebagai contoh, ia menyebut Utara Jawa, Sulawesi, serta Sumatra bagian timur termasuk Kepulauan Riau.
Beberapa menteri dan perwakilan kementerian/lembaga terkait menghadiri pertemuan ini.
Menteri Nusron hadir bersama Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana, beserta jajaran.
