NASIONAL – Perbaiki Ketimpangan Kepemilikan Tanah menjadi komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid saat berbicara di Universitas Diponegoro (UNDIP), Selasa (2/12/2025).
Ia memastikan kebijakan pertanahan diarahkan untuk menciptakan keadilan ekonomi serta membuka akses lahan yang merata bagi masyarakat.
“Di Indonesia terdapat 190 juta hektare tanah. Ketidakadilan kepemilikan menciptakan kesenjangan sosial yang harus segera diperbaiki,” tegas Nusron.
Penataan HGU dan HGB Difokuskan untuk Keadilan
Perbaiki Ketimpangan Kepemilikan Tanah dilakukan melalui penataan ulang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.
Kementerian ATR/BPN menjalankan kebijakan ini berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Nusron menegaskan penataan tersebut tidak menghambat investasi, tetapi justru menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Reforma Agraria Prioritaskan Petani dan Masyarakat Lokal
Pemerintah memprioritaskan petani, masyarakat lokal, serta kelompok rentan untuk mendapatkan lahan produktif.
Langkah tersebut diharapkan menciptakan stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perbaiki Ketimpangan Kepemilikan Tanah, menurut Nusron, menuntut keberpihakan nyata negara kepada rakyat.
“Kami berdiri di atas keadilan rakyat atas perintah Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ratusan Mahasiswa Hadiri Indonesia Punya Kamu
Reforma Agraria menjadi salah satu isu besar yang dibahas dalam acara Indonesia Punya Kamu.
Acara inisiasi Garuda TV tersebut mengangkat tema “Membangun Masa Depan Lewat Inovasi, Energi, Keuangan, dan Kesehatan Mental.”
Mahasiswa UNDIP memadati Muladi Dome untuk menyimak paparan Menteri Nusron.
Pejabat Nasional dan Akademisi Turut Hadir
Menteri Nusron hadir bersama Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Shamy Ardian dan Kepala Kanwil BPN Jateng Lampri.
Hadir pula Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Gubernur Jateng Gus Yasin, serta Rektor UNDIP Suharnomo.
