JAKARTA – Sekjen ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi menyampaikan laporan realisasi PNBP kepada Panja Pengawasan Komisi II DPR RI.
Ia menegaskan capaian PNBP dalam lima tahun terakhir selalu positif dan berhasil melampaui target.
“Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif,” ujarnya.
Namun, tahun 2021 terjadi anomali karena pandemi Covid-19 yang menekan capaian PNBP.
Dari target Rp2,44 triliun, realisasi PNBP hanya mencapai 91,65 persen.
Sejak 2022 hingga 2024, kinerja PNBP kembali meningkat dan menembus target tahunan.
Tahun 2022, realisasi PNBP mencapai Rp2,63 triliun atau 118 persen dari target Rp2,33 triliun.
Pada 2023, capaian PNBP naik menjadi Rp3,05 triliun atau 121,88 persen dari target Rp2,5 triliun.
Sementara di 2024, PNBP tembus Rp3,06 triliun atau 102,04 persen dari target Rp3 triliun.
Menurut Pudji, penyesuaian jenis dan tarif PNBP tidak hanya meningkatkan penerimaan negara.
Kebijakan itu juga memberi manfaat bagi pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Peningkatan PNBP memberi kontribusi signifikan terhadap APBN dan mendukung program nasional, seperti PTSL,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan PNBP memperkuat sistem pelayanan, digitalisasi, dan kapasitas SDM pertanahan.
Hadir memimpin RDP, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra.
Turut mendampingi, Dirjen Pengadaan Tanah Embun Sari, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Jonahar, serta pejabat ATR/BPN lainnya.
Sejumlah pejabat daerah Kementerian ATR/BPN juga mengikuti rapat secara daring. (**)
