BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Wacana akan adanya anggaran sebesar Rp 11,2 triliun, yangdiperuntukkan bagi anggota DPR RI, berbalut dana aspirasi, mendapatkan kecaman dari politisi senior Sulut yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani.
Dikatakan mantan anggota DPR Provinsi Sulut 3 (tiga) periode ini, kalau anggaran tersebut, dinilai hanyalah dana ‘syahwat’ para politisi senayan.
“Itu hanyalah dana syahwat para politisi yang memanipulasi konstitusi dan aspirasi rakyat,” tukas Benny.
Dirinya pun menyatakan penolakannya terkait alokasi anggaran itu.
“Jelas itu harus ditolak, sebab akan ada efek domino dari alokasi dana itu. Salag satunya adalah makin lebarnya jurang pemisah antara Timur dan Barat Indonesia. Bagian Timur dengan dana ini diprediksi akan semakin tertinggal,” tambahnya, Jumat (26/06/2015) kemarin.
Tindakan para politisi itu, kata Benny yang dikenal merupakan salah satu politisi vokal semasa di DPR Provinsi Sulut itu, mencerminkan bahwa negara ini sedang mengoleksi politikus bukan negarawan.
“Jika mereka memang memiliki sikap seorang negarawan, maka jelas seluruh upaya harus ditumpahkan untuk kejahteraan rakyat, sebab itu yang diamanatkan dalam konstitusi,” paparnya.
Soal jurang pemisah antara Bagian Barat dan Timur Indonesia, Brani sapaan akrabnya, menjelaskan kalau saat ini pembangunan sebagian besar hanya terfokus pada bagian Pulau Jawa, yang tentu masuk sebagai Bagian Barat Indonesia.
“Nah coba bayangkan dana untuk 560 anggota DPR itu menghabiskan Rp 11 triliun kemudian Rp 8 triliun itu habis di Jawa. Padahal Jawa ini luasnya hanya 6 persen luas republik. Jadi bagaimana bisa uang negara, uang rakyat yang Rp 11 triliun itu dihabiskan di Jawa yang luas mereka hanya 6 persen. Dan sebagian besar dari republik ini hanya mendapatkan Rp 3 triliun,” jelasnya. (mdk/jun)
