NASIONAL – Transformasi layanan pertanahan menjadi fokus utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menghadapi tuntutan generasi muda.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa layanan publik harus cepat, transparan, dan berintegritas.
Menurutnya, generasi muda kini menolak proses rumit dan tidak transparan.
Mereka ingin sistem yang terukur serta sesuai aturan. Jika layanan tak sesuai, mereka berani menyuarakannya di media sosial.
“Lima tahun mendatang, mereka menjadi mayoritas pemohon pertanahan. Karena itu, kita juga harus bertransformasi,” ujarnya di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2025).
Lebih lanjut, Menteri Nusron menilai perubahan perilaku masyarakat menuntut pembaruan sistem pelayanan.
Layanan pertanahan perlu beradaptasi dengan percepatan proses, kemudahan akses, dan kepastian hasil.
Dengan begitu, pelayanan publik dapat menjawab kebutuhan masyarakat digital.
Selain itu, transformasi layanan pertanahan dilakukan secara menyeluruh.
Langkah awalnya mencakup penyederhanaan proses bisnis agar masyarakat dapat mengurus kebutuhan dalam satu jalur terpadu.
Dukungan teknologi informasi juga penting untuk menjamin efisiensi dan keamanan data.
Namun, keberhasilan transformasi bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM).
Nusron menegaskan, ASN di ATR/BPN harus berkapasitas, berkapabilitas, dan berintegritas tinggi agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Ia menambahkan, Transformasi bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga cara berpikir.
Kegiatan pengarahan di Kudus itu dimoderatori oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta dihadiri Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah, Lampri, yang turut melaporkan capaian kinerja wilayah.
