BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggagas pembentukan Forum Komunikasi Publik (FKP), dimana forum itu sendiri menurut Kepala Dinas Kominfo Boltim Muhammad Hamdi Egam dibentuk agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan tranparan, akuntabel serta partisipatif.
“Forum ini nantinya akan ikut mengawal pemerintahan agar terus terbuka, akuntabel dan juga partisipatif. Tentunya hal ini membutuhkan peran aktif masyarakat agar bisa terlibat dalam pengawalan penyelenggaraan pemerintahan,” ucap Hamdi, kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (02/09/2019).
Hamdi menambahkan kalau forum tersebut memerlukan kebersamaan komponen masyarakat guna pemberdayaan, sehingga bisa ikut memberikan pendapat dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan di daerah. “Untuk bisa mewujudkan tersebut tentu dibutuhkan wadah guna penyelenggaraan konsultasi public,” tambahnya.
Guna lebih memperkuat Forum Komunikasi Publik itu sendiri, Hamdi menambahkan kalau pihaknya berencana akan mengusulkan ke Bupati Boltim Sehan Landjar SH untuk bisa diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup). “Sejauh ini FKP sudah berjalan lewat media social maupun secara langsung, tinggal kita perkuat dengan payung hukum seperti Peraturan Bupati (Perbup),” tuturnya. (mg3/mon77)
