Kotamobagu, BT – Banyaknya pegawai yang memiliki kwalitas serta dikuatkan dengan keahlian yang dimiliki yang didapat dalam Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim), lantas ‘terparkir’ di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, menjadir perhatian Fraksi Partai Golkar (FPG). Hal ini tercermin dari pernyataan pada pandangan umum FPG saat penyerahan nota keuangan Rancangan Peratuan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah A(PBD) tahun 2014, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Kotamobagu, Sabtu (13/12/2014) lalu.
“Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada saudari Walikota, untuk memprioritaskan pemberdayaan birokrat yang telah mengikuti Diklatpim demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas, serta birokrat handal yang memiliki daya saing, yang telah dilegitimasi oleh Diklatpim,’ ujar Rendy Virgiawan Mangkat, SH MH saat membacakan pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar.
Dikatakan Golkar, penempatan birokrat dalam struktur pemerintahan, sebaiknya jangan didasari pada asas suka atau tidak suka.
“Fraksi partai Golkar juga berharap jangan ada lagi pencopotan jabatan (non job) dalam roda pemerintahan kedepan,” tegasnya.
Selain itu, amatan beritatotabuan.com, fraksi partai berlambang beringin itu pun menyoroti soal transfer pegawai, yang dinilai oleh mereka, justru telah menambah beban APBD.
“Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada saudari Walikota untuk menghentikan transfer pagawai dari luar daerah Kotamobagu, untuk menjaga stabilitas dalam system penganggaran belanja pegawai di Kotamobagu,” tambahnya.
Meski demikian, mereka pun memberikan apresiasi atas prestasi yang telah dicapai para peserta Diklatpim III belum lama ini, yang telah mendominasi dalam 10 besar peserta terbaik.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada birokrat yang telah membawa nama baik Kotamobagu, dengan masuk dalam 10 besar peserta terbaik pada Diklatpim III,” paparnya. (jun)
