DPRD Sulut Paripurnakan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
BERITATOTABUAN.COM, SULUT – DPRD Provinsi Sulut menggelar rapat paripurna Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Senin 24 Juni 2024.
Di mana, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD.
DPRD Sulut Paripurnakan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
Rapat paripurna sendiri beragendakan Pengambilan Keputusan terhadap dua Ranperda yaitu Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 kemudian Ranperda Pembangunan Industri Provinsi Sulut Tahun 2025 – 2045.
Dalam penyampaiannya, Silangen mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi yang terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Kami pun mengapresiasi sinergitas yang terbangun antara legislatif dan eksekutif, sehingga serangkaian proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggung-jawaban APBD tahun anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
DPRD Sulut Paripurnakan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
Ia berharap, sinergitas yang telah terbangun dapat terus dilanjutkan, serta prestasi yang diraih pada tahun 2023 dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan yang nantinya akan berimplikasi pada kualitas pelayanan masyarakat.
“Kami tentu mengharapkan kerjasama yang baik ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya dapat berjalan baik,” ujarnya.
“Komitmen dan kerja tulus ini kiranya mendapat restu dan dibuat Tuhan berhasil. Sebagaimana pesan Firman Tuhan dalam Mazmur 20:4 kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau kerjakan,” lanjutnya.
DPRD Sulut Paripurnakan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023
Wakil Gubernur Sulut Dr Steven Kandouw yang hadir pada rapat paripurna tersebut, pun memberikan apresiasi kepada DPRD Sulut atas disahkannya dua ranperda.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara atas kerjasama dan komitmennya dalam menjalankan tugas konstitusional untuk membahas dan mengesahkan kedua Ranperda ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat Sulawesi Utara.
Sebab, melalui laporan ini, dapat dilihat sejauh mana capaian pembangunan yang telah dilakukan serta penggunaan anggaran.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga kita dapat mencapai hasil yang optimal,” tutupnya.*
