ADV2 ADV2

Bergerak Tanpa Anggaran Dari Pemerintah, Bupati Boltim Salut Kinerja TP-PKK

Bagikan Artikel Ini:

 

Bupati saat menghadiri Rakor pengurus TP-PKK se Kabupaten Boltim

BERITATOTABUAN.COM, BOLTIM – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat koordinasi dan konsultasi di Aula Sanggar Kegiatan Belajar Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kamis (29/11/2018) kemarin.  Rapat yang dipimpin langsung Ketua TP PKK Boltim Ny Nursiwin Yunus Dunggio dan wakil ketua TP PKK Boltim Ny Titiek Susanti Mamonto, dibuka secara resmi oleh Bupati Sehan Landjar SH selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Boltim.

Ketua TP PKK Boltim Ny Nursiwin Yunus Dunggio mengatakan, pelaksanaan rakor bertujuan untuk menjalin komunikasi dan konsultasi antara dewan pembina TP PKK Kabupaten dan pengurus TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan desa mengenai program kerja dan kemitraan. “Rakor hari ini menghadirkan seluruh pengurus diantaranya 30 orang pembina, 28 orang pengurus kabupaten, 49 orang pengurus kecamatan dan 560 orang pengurus TP PKK desa. Total keseluruhan berjumlah 677 orang,” terangnya.

Dijelasnya, meskipun mengalami kesulitan untuk melaksanakan sejumlah program karena belum mendapat alokasi dana operasional pada tahun 2018, namun TP PKK kabupaten bisa melaksanakan sejumlah kegiatan diantaranya HKG PKK dan Jambore kader Jumbara PKK. “Rakor hari ini juga dilaksanakan dengan dana mandiri. Insya Allah tahun 2019, kami TP PKK Kabupaten mendapat topangan dana karena ada beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan,” harapnya.

Sementara, Bupati Boltim Sehan Landjar SH menyampaikan apresiasi kepada Ketua, Wakil ketua dan pengurus TP PKK Kabupaten yang semangatnya tidak pernah pudar walaupun belum mendapat anggaran karena terkendala aturan. “Salut kepada pengurus TP PKK Kabupaten walaupun tidak ada anggaran aktivitas TP PKK Kabupaten tidak pernah berhenti,” puji Bupati.

Bupati mengungkapkan belum dianggarkannya operasional untuk TP PKK Kabupaten karena terkendala berubah-ubahnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sudah semestinya, kata Bupati, sebagai mitra kerja, TP PKK yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan keluarga harus mendapat anggaran. “Untuk tahun 2019 sudah dibolehkan penganggarannya, Saya sudah menyiapkan anggaran operasional untuk TP PKK Kabupaten sejumlah 600 juta rupiah,” jelasnya. (mg3/mon77)

author

Author: 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.