Dilakukan Virtual, Walikota Bersama TPID Kotamobagu Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang Dipimpin Mendagri
BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024, Senin, 22 April 2024, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam giat yang dilaksanakan secara daring tersebut, turut diikuti oleh Penjabat Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu.
Sofyan Mokoginta, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu yang juga ketua TPID Kotamobagu mengungkapkan, dalam kesempatan tersebut Walikota memaparkan kondisi inflasi di Kotamobagu.
“Kalau dilihat, Kota Kotamobagu kondisi terakhir berada di antara inflasi tertinggi dan terendah. Artinya kita masih di bawah provinsi dan diatasnya nasional,” ujarnya.
Di mana, Pemerintah Pusat melalui Menteri Tito Karnavian menekankan perlu adanya upaya konkrit secara jangka panjang dalam menangani inflasi yang terjadi di Kotamobagu.
“Daerah ditekankan harus ada upaya penanganan jangka panjang. Jangan sifatnya sementara, ada lonjakan harga baru diintervensi,” lanjutnya.
.
Masih menurut Sofyan, untuk penanganan jangka panjang ini, Pemerintah Kota Kotamobagu lewat Tim TPID sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan inflasi.
Lebih lanjut, tim TPID Kotamobagu sendiri telah melakukan berbagai upaya jangka panjang dalam menangani inflasi.
Seperti intervensi peningkatan produksi komiditi melalui dorongan penanaman komoditi, terlebih komoditi penyumbang inflasi.
“Untuk jangka panjangnya, dalam waktu dekat Pemkot Kotamobagu akan menandatangani Memorandum of Understanding dengan daerah tetangga yakni Bolsel dan Boltim terkait ketersediaan pasokan komoditi,” ujarnya.
Pengendalian inflasi sendiri dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menjaga keseimbangan harga pasar agar petani maupun masyarakat tidak terbebani.
“Kenapa pengendalian inflasi? agar supaya harga tidak terjun bebas, karena kalau harga terjun bebas kasihan petani. Jadi dalam hal pengendalian inflasi ini, bagaimana bisa menjaga keseimbangan nilai tukar petani bertambah namun masyarakat tidak terbebani dengan harga komoditi hasil pertanian,” pungkasnya.*(Angga Rasid)
