BERITATOTABUAN.COM, KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu terus berupaya maksimal untuk menghindari temuan dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK) saat akan melakukan pemeriksaan terkait dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah di wilayah itu, salah satu upaya tersebut terlihat dari persoalan asset daerah terus dirampungkan oleh jajaran pemerintahan dibawah komando Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara.
“Saat ini terdapat 211 bidang tanah aset daerah yang dihibahkan Pemkab Bolmong yang belum bersertifikat. Namun demikian setiap tahunnya kami selalu mengusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk penerbitan sertifikat,’ ucap Kepala Bidang Asset DPPKAD Kotamobagu Sugiyarto Yunus,
Dirinya mengatakan butuh proses yang panjang untuk menyelesaikan masalah aset tersebut, hal ini terutama menyangkut mekanisme penyelesaian penerbitan sertifikat, “Tapi walau demikian kita terus berupaya maksimal, agar persoalan ini bisa dirampungkan, minimal penerbitan sertfikat dari lahan yang sudah dihibahkan bisa berjalan secara bertahap,” tambahnya.
Sugiyarto mengatakan kalau pihaknya menargetkan tahun ini 20 sertifikat dari lahan yang sudah dihibahkan oleh Pemkab Bolmong sebelumnya bisa diselesaikan. “Kalau itu bisa teralisasi maka tentunya hal ini bisa diselesaikan secara berkelanjutan,” tutupnya. (mg1/jun)
