Pemkab Probolinggo Gelar Desk RUP Bagi OPD Tahun 2024
BERITATOTABUAN.COM, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar desk Rencana Umum Pengadaan (RUP) bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Probolinggo di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (18/1/2024).
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari ini diikuti oleh pejabat fungsional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pendamping OPD serta para operator SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) seluruh OPD Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya percepatan perencanaan pengadaan barang/jasa serta peningkatan kemampuan para pengelola pengadaan barang dan jasa khususnya Pengguna Anggaran (PA) dan admin RUP dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengelola pengadaan barang dan jasa, khususnya Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta admin RUP dalam penyusunan rencana umum pengadaannya serta pelaksanaan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik,” ungkapnya.
Menurut Roby, terkait kewajiban untuk mengumumkan RUP melalui SIRUP LKPP untuk tahun anggaran 2024, telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.3.6/2/426.42/2024 Hal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Probolinggo yang menetapkan deadline pengumumannya sebelum tanggal 31 Januari 2024.
“Mengingat sekarang sudah pertengahan bulan Januari 2024 dan mendekati akhir bulan, untuk itu kepada seluruh OPD agar segera mengumumkan seluruh rencana umum pengadaannya. Apabila ada keterlambatan akan berdampak pada penilaian capaian MCP KPK pada area intervensi pengadaan barang/jasa serta nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Probolinggo tahun 2024,” jelasnya.
Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengatakan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
“Prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dilaksanakan melalui swakelola atau penyedia, sehingga proses pengadaan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel,” katanya.
Hasyim menjelaskan pemanfaatan aplikasi SIRUP bertujuan agar seluruh perencanaan pengadaan dapat dikoordinasikan dengan baik sehingga tidak menjadi salah satu titik rawan korupsi.
“Sebagaimana tertuang dalam pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang menyatakan bahwa tersusunnya rencana pengadaan dapat memberikan nilai efektifitas dalam mencegah mens rea (niat jahat) pemecahan proyek, mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan serta mencegah korupsi pada kegiatan pengadaan,” jelasnya.
Lebih lanjut Hasyim memberikan apresiasi atas progres capaian MCP KPK tahun 2023 pada area intervensi pengadaan barang/jasa sebesar 97,44% terdiri dari penilaian inovasi pelaksanaan pengadaan 100%, pengendalian pengadaan 93,7% dan penguatan profesionalisme UKPBJ 98, 78%.
“Untuk penayangan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kabupaten Probolinggo 2023 sebesar 97% persen per 31 Maret tahun 2023. Sedangkan untuk nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) indikator pemanfaatan sistem pengadaan tahun 2023 sebesar 70,57%,” terangnya.
“Semoga kedepan capaian ini dapat terus ditingkatkan serta secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Probolinggo di masa mendatang,” pungkasnya. (Ali Makhfud)
