Pemkab Probolinggo Gelar Rakor Tertib Administrasi Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan APBD 2024
BERITATOTABUAN.COM, PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Administrasi Pembangunan menggelar rapat koordinasi (rakor) tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan APBD tahun 2024 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (16/1/2024).
Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto ini diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah serta Jabatan Fungsional Perencana atau yang menangani perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi penatausahaan keuangan yang efektif oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani, strategi percepatan PBJ oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Roby Siswanto dan pembinaan dan pengawasan penatausahaan keuangan perangkat daerah oleh Plt Inspektur Santiyono.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan meningkatkan pemahaman pentingnya tertib administrasi pembangunan sebagai bagian penting akuntabilitas serta meningkatkan komitmen Kepala PD untuk peningkatan penatausahaan keuangan, percepatan PBJ, pengendalian dan pelaporan serta deteksi dini pengawasan penatausahaan keuangan. .
“Tujuannya, meningkatkan kualitas tertib administrasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan APBD tahun 2024 yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat,” ungkapnya.
Menurut Anna, kegiatan ini bermanfaat untuk tertib adminsitrasi digunakan sebagai alat ukur kinerja PD, sarana pemantauan dan pengendalian di lingkup Pemda dan PD, sarana evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta base line data reward dan punishment.
“Outcomenya meningkatkan kegiatan PD sesuai renja, tahapan dan pelaporan APBD tahun 2024 yang tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat,” tegasnya.
Anna menerangkan data realisasi belanja APBD tahun 2023 sekitar 86,23%. Data ini masih bergerak karena masih rekon dengan BPPKAD dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.
“Bahan pelaporang Perangkat Daerah meliputi DPA Perangkat Daerah, Rencana Anggaran Kas PD per bulan, rencana fisik dan rumus penghitungan per bulan, laporan realisasi keuangan PD per bulan – LRA PD serta realisasi fisik per bulan,” tambahnya.
Sementara Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan saat ini masyarakat Kabupaten Probolinggo menaruh harapan tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk melakukan kinerja yang lebih baik, utamanya pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu memenuhi harapan masyarakat tersebut dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, maju, mandiri dan demokratis, salah satu langkahnya melalui tertib administrasi perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan APBD tahun 2024 secara transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Pj Sekda Heri, tertib admnistrasi berkaitan erat sesuai regulasi dan merupakan bagian penting akuntabilitas. Tertib administrasi dikedepankan pada tertib proses administrasi dan tertib kebenaran bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis, administrasi maupun hukum dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta meminimalisir temuan atau kesalahan berulang dari tahun sebelumnya.
“Selanjutnya tertib waktu serta tertib dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, baik untuk tahap perencana, tahap PBJ, pelaksanaan kegiatan, monev, pengawasan dan pelaporan yang akuntabel, efektif, efesien, terarah dan terukur,” jelasnya.
Pj Sekda Heri menerangkan secara keseluruhan kesemuanya akan melibatkan aspek uang, orang, asset dan informasi. Mengingat pentingnya hal ini, maka seluruh kepala perangkat daerah wajib meningkatkan pengelolaan APBD secara tepat dan tertib administrasi di semua level, agar tidak terjadi kegagalan program pemerintah yang berdampak pada permasalahan hukum.
“Selain itu data tertib administrasi ini akan menjadi base line data pemberian reward dan punishment dari pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” terangnya.
Lebih lanjut Pj Sekda Heri mengajak untuk bersama-sama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Jangan sungkan untuk menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di perangkat daerah masing-masing.
”Diskusikan apa-apa yang harus dipersiapkan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi lebih baik, baik dari sisi kelengkapan data, kesesuaian pencatatan hingga ketepatan waktu penyampaian pertanggjawaban,” pungkasnya. (Ali Makhfud)
